MNCFest.com, Jakarta- Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menjadi fokus utama pemerintah, dengan target ambisius untuk menyelesaikan berbagai proyek infrastruktur strategis. Dalam hal ini, anggota Komisi II DPR RI, Mohammad Toha, menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) agar pembangunan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan rencana.
Dalam pembangunan IKN, Kementerian PU dan OIKN memiliki tugas yang berbeda namun saling berkaitan. Kementerian PU bertanggung jawab atas pembangunan jalan biasa, jalan tol, serta sarana dan prasarana pendukung. Sementara itu, OIKN mengemban tugas membangun berbagai gedung, termasuk gedung pemerintahan dan fasilitas publik.
Mohammad Toha menyoroti perlunya koordinasi yang lebih erat antara kedua instansi tersebut agar proyek dapat selesai tepat waktu. “Muncul persoalan sinergitas antara Kementerian PU dan OIKN. Maksud saya, kalau 2028 itu jalan tolnya belum jadi misalnya, apakah Gedung DPR harus jadi? Apakah mungkin gedung DPR belum jadi, tapi jalan tol sudah jadi?” kata Toha dalam sebuah pernyataan di Jakarta pada Jumat, 14 Februari 2025.
Berdasarkan rencana pembangunan IKN, periode 2025-2028 akan difokuskan pada pembangunan gedung legislatif dan yudikatif. Targetnya, kompleks parlemen dan gedung yudikatif sudah rampung pada tahun 2028. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk memastikan bahwa infrastruktur dasar seperti jalan tol dan fasilitas transportasi juga selesai sesuai jadwal.
Untuk itu, Toha menegaskan bahwa OIKN dan Kementerian PU harus bersinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar tidak terjadi ketidakseimbangan dalam prioritas proyek. Jika jalan tol ditargetkan selesai pada 2028, maka anggaran yang dibutuhkan oleh Kementerian PU harus tersedia secara memadai.
Salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan IKN adalah efisiensi anggaran. Kementerian PU telah melakukan pemangkasan anggaran untuk proyek IKN dari pagu awal sebesar Rp60,6 triliun menjadi Rp14,87 triliun. Sementara itu, OIKN menerima anggaran sebesar Rp5,2 triliun dari semula Rp6,3 triliun. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dana sebesar Rp8,1 triliun untuk pembangunan gedung legislatif dan yudikatif.
Pemangkasan anggaran ini tentu berdampak pada kecepatan dan skala pembangunan. Oleh karena itu, sinergi antara instansi terkait menjadi sangat krusial agar pembangunan tetap berjalan tanpa kendala signifikan.
Selain aspek teknis dan pembiayaan, Toha juga menyoroti masalah lain yang dapat menghambat pembangunan, yaitu maraknya spekulan tanah. Ia mengingatkan pemerintah untuk lebih selektif dalam menerima investor, karena banyak di antara mereka yang sebenarnya hanya ingin mengambil keuntungan dari kenaikan harga tanah di sekitar IKN.
Menurutnya, ada modus tertentu yang digunakan oleh spekulan, yakni dengan membeli tanah di sekitar IKN dan membangun beberapa unit rumah untuk memberikan kesan bahwa mereka adalah investor serius. Namun, tujuan utama mereka adalah menguasai lahan dan menjualnya dengan harga tinggi ketika nilai tanah meningkat. Akibatnya, investor asli yang benar-benar ingin berkontribusi dalam pembangunan akan kesulitan mendapatkan lahan yang dibutuhkan.
“Mohon cek investor. Kita jangan senang dulu dengan investor. Banyak investor yang spekulan juga. Mumpung tanahnya murah, mumpung diharapkan OIKN. Pemerintah supaya berhati-hati dan melihat track record investor,” ujar Toha.
Pembangunan IKN merupakan proyek besar yang membutuhkan kerja sama erat antara berbagai pihak, terutama Kementerian PU dan OIKN. Dengan perencanaan yang matang, efisiensi anggaran yang tepat, serta pengawasan ketat terhadap spekulan tanah, diharapkan proyek ini dapat berjalan lancar dan selesai sesuai target pada tahun 2028. Kolaborasi dan sinergi antarinstansi akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan IKN sebagai ibu kota baru yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan.
