MNCFest.com, Jakarta- Upaya penanganan banjir di Jawa Barat kini memasuki tahap baru yang lebih strategis. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam sebuah langkah nyata untuk merehabilitasi sempadan sungai sebagai bagian dari strategi jangka menengah dalam mitigasi bencana. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah rehabilitasi, bukan lagi sekadar bantuan darurat bagi warga terdampak.
“Hari ini kita sudah berbicara pada tahap teknis. Tidak lagi sekadar tanggap darurat dengan menyediakan sembako atau alas tidur, tetapi kita fokus pada rehabilitasi bencana,” ujar Dedi dalam keterangannya pada Senin, 17 Maret 2025.
Langkah ini disepakati dalam rapat koordinasi (rakor) yang diadakan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta. Rakor tersebut dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusmastuti, serta sejumlah kepala daerah seperti Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Bupati Bogor Rudy Susmanto, dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.
Dalam pertemuan ini, disepakati bahwa rehabilitasi sempadan sungai akan mencakup pembangunan tanggul dan revitalisasi irigasi, yang diharapkan dapat mengurangi dampak banjir di masa mendatang. Pembangunan tanggul ini akan dilakukan secara terintegrasi oleh pemerintah pusat dan daerah dengan dukungan pembiayaan bersama.
“Pertama, penetapan lokasi pembangunan tanggul harus segera dilakukan. Kedua, terkait pembiayaan, ini akan terintegrasi dari pemerintah pusat, Pemprov Jabar, dan pemkab/pemkot secara bersama-sama,” jelas Dedi.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa dalam konteks penanggulangan banjir, revitalisasi irigasi dan pembangunan bendungan juga menjadi langkah prioritas. Penertiban lahan di sempadan sungai menjadi titik krusial dalam proses ini.
“Sebelum pembangunan dimulai, harus ada penetapan lokasi (penlok) yang menjadi tanggung jawab kepala daerah. Itu yang akan menentukan kelancaran proyek ini,” kata Nusron.
Komitmen dari kepala daerah dalam mempercepat proses ini sangat diharapkan. Targetnya, pada pertengahan April 2025, seluruh penetapan lokasi sudah rampung, kemudian pengadaan lahan selesai pada akhir Mei 2025. Jika semua berjalan sesuai rencana, rehabilitasi sempadan sungai dapat dimulai pada Juni 2025.
Selain sebagai langkah mitigasi banjir, rehabilitasi sempadan sungai juga diharapkan dapat berkontribusi pada ketahanan pangan. Dedi menyoroti bahwa normalisasi sungai akan berdampak langsung pada areal pertanian yang ada di sekitarnya.
“Mudah-mudahan kerja sama ini bisa menjadi stimulus, tidak hanya untuk penanganan banjir, tetapi juga ketahanan pangan. Karena efek dari sungai itu berujung pada areal pertanian, yang berdampak pada produktivitas beras,” tambahnya.
Dengan komitmen kuat dari berbagai pihak, rehabilitasi sempadan sungai di Jawa Barat diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi dampak banjir, sekaligus memberikan manfaat lebih luas bagi sektor pertanian dan kesejahteraan masyarakat.
