MNCFest.com, Jakarta- Pemerintah semakin serius dalam mengakselerasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Melalui kerja sama antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), langkah konkret telah diambil dengan rencana pembangunan tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau yang dikenal sebagai dapur MBG.
Dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pada Sabtu, 22 Maret 2025, dipastikan bahwa dapur-dapur tersebut akan dibangun di Kabupaten Kebumen (Jawa Tengah), Kota Banjar (Jawa Barat), dan Kota Jambi (Jambi). Ketiga wilayah ini dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, seperti kedekatan dengan sekolah Yayasan Pendidikan Putra, aksesibilitas yang mudah dari jalan utama, serta banyaknya sekolah yang berada dalam radius enam kilometer dari lokasi dapur MBG.
Pembangunan Dapur MBG Menelan Biaya Rp13,5 Miliar
Dalam proses pembangunannya, setiap unit dapur MBG akan menelan biaya sekitar Rp4,5 miliar, sehingga total anggaran untuk tiga dapur mencapai Rp13,5 miliar. Pendanaan ini tidak berasal dari APBN, melainkan menggunakan skema Corporate Social Responsibility (CSR) dari tiga BUMN karya, yakni PT Adhi Karya, PT Hutama Karya, dan PT Pembangunan Perumahan.
Dapur MBG akan didirikan di atas lahan seluas 900 meter persegi yang disediakan oleh Kementerian PU. Dari luas tersebut, sekitar 300 meter persegi akan difungsikan sebagai bangunan utama dapur. Selain itu, akan tersedia area parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Agar operasionalnya berjalan optimal, dapur juga akan dilengkapi dengan peralatan masak modern serta kendaraan distribusi untuk memastikan makanan bergizi bisa sampai ke penerima manfaat tepat waktu.
Komitmen Pemerintah dalam Menyukseskan Program MBG
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pembangunan dapur MBG merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam memastikan akses makanan bergizi bagi masyarakat.
“Kementerian PU tidak hanya menyiapkan lahan, tetapi juga memastikan seluruh perizinan berjalan lancar. Sementara BUMN karya akan bertanggung jawab atas pembangunan fisik dan kelengkapannya. Kami ingin memastikan bahwa dapur MBG ini beroperasi dengan standar terbaik dan bisa menjadi model bagi pembangunan dapur lainnya di masa mendatang,” ujar Dody dalam konferensi pers di Jakarta.
Tak hanya itu, Kepala BGN, Dadan Windayana, juga menyoroti urgensi percepatan program ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, presiden merasa prihatin karena masih banyak anak yang belum tersentuh program ini.
“Bapak Presiden melihat masih banyak anak yang belum mendapatkan manfaat dari program ini. Bahkan ada laporan dari anak-anak yang bertanya, ‘Kenapa saya belum dikasih makan oleh Pak Prabowo?’ Hal ini menjadi perhatian besar dan harus segera ditindaklanjuti,” ungkap Dadan.
Sebagai langkah awal, tiga dapur ini akan menjadi proyek percontohan sebelum pembangunan lebih lanjut di berbagai daerah. Jika hasilnya efektif, maka BGN menargetkan membangun 1.542 dapur MBG lainnya dalam beberapa tahun ke depan.
Target Mencapai 82,9 Juta Penerima Manfaat pada 2026
Program MBG tidak berhenti pada pembangunan dapur semata. Pemerintah telah menetapkan target ambisius, yakni menjangkau hingga 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2026. Dengan semakin banyaknya dapur MBG yang dibangun, diharapkan distribusi makanan bergizi bisa lebih merata, sehingga mampu menekan angka malnutrisi dan stunting di Indonesia.
Dapur MBG yang dibangun akan beroperasi dengan sistem yang terorganisir, di mana setiap hari akan diproduksi makanan sehat dan bergizi bagi kelompok sasaran. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan perusahaan swasta, program ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata bagi permasalahan gizi di Indonesia.
Pembangunan tiga dapur MBG ini merupakan awal dari rangkaian upaya pemerintah dalam menyediakan akses makanan sehat bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan skema pembiayaan dari CSR BUMN, efisiensi anggaran negara tetap terjaga, sementara dampak positif dari program ini bisa dirasakan oleh lebih banyak orang.
Jika proyek percontohan ini berhasil, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan Indonesia akan memiliki jaringan dapur MBG yang tersebar di berbagai provinsi. Dengan demikian, generasi mendatang dapat tumbuh dengan asupan gizi yang lebih baik, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
