MNCFest.com, Jakarta- Penanganan banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) terus menjadi perhatian utama, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berkomitmen untuk mengutamakan anggaran dalam upaya mitigasi dan penanggulangan banjir. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa alokasi dana ini akan menjadi prioritas, meskipun dalam kondisi efisiensi anggaran.
“Pasti DPR akan meminta kepada pemerintah dan harus DPR menganggarkan nanti Kementerian Pekerjaan Umum di bidang pengairan ini menata kawasan dari ujung Bogor ke sini, ke Jakarta,” ujar Cucun saat meninjau kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, yang terdampak banjir pada Kamis (6/3/2025). Ia menekankan bahwa DPR siap mendukung anggaran bagi pemerintah, terutama untuk proyek pembangunan sodetan yang dapat membantu mengendalikan aliran air guna mencegah banjir di wilayah-wilayah rawan.
Cucun menambahkan bahwa DPR juga siap menyetujui relaksasi anggaran untuk memastikan penanganan banjir tetap berjalan optimal, meskipun pemerintah tengah melakukan efisiensi belanja negara. “Perlu ada relaksasi, anggarannya bisa dikembalikan. Karena pemerintah sekarang di masa transisi pemerintahan baru ini diberi kewenangan untuk melakukan relaksasi, atau menata kembali anggaran yang lebih prioritas,” jelasnya.
Dalam kunjungannya ke lokasi banjir, Cucun juga menyoroti perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar sistem pengelolaan banjir dari hulu ke hilir bisa berjalan efektif. Menurutnya, penanganan banjir yang baik harus melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, guna memastikan tata kelola air di sepanjang Sungai Ciliwung tidak menimbulkan dampak negatif bagi warga.
“Jangan sampai terus-terusan, Kampung Melayu ini tidak ada hujan, tidak ada apa, tiba-tiba banjir,” ujarnya. Warga setempat pun menyampaikan harapan mereka agar pemerintah segera menemukan solusi permanen guna menghindari bencana yang berulang setiap tahunnya.
Sebelumnya, banjir yang melanda Jakarta pada Selasa (4/3/2025) menyebabkan 105 RT dan lima ruas jalan terendam dengan ketinggian mencapai satu meter. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Jakarta memastikan bahwa seluruh pompa air milik Dinas Sumber Daya Air (SDA) berfungsi normal untuk mengatasi genangan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta juga telah menyiapkan posko pengungsian bagi warga terdampak serta mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi banjir susulan.
Menurut data yang dihimpun, pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk penanganan banjir di Jabodetabek. Pada 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menganggarkan dana sebesar Rp2,8 triliun, yang mencakup sekitar empat persen dari total belanja daerah. Dana ini digunakan untuk program prioritas seperti normalisasi sungai, pengerukan saluran, pembangunan waduk, serta pengelolaan kolam retensi. Pada 2025, anggaran tersebut meningkat signifikan menjadi Rp5,6 triliun, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan banjir.
Selain itu, dalam situasi darurat banjir yang terjadi baru-baru ini, Kementerian Sosial telah menggelontorkan hampir Rp4 miliar untuk membantu korban terdampak di berbagai wilayah Jabodetabek. Bantuan ini mencakup distribusi logistik, penyediaan tempat pengungsian, serta kebutuhan mendesak lainnya bagi masyarakat yang terdampak bencana.
DPR juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap sistem drainase perkotaan serta proyek infrastruktur pengendalian banjir yang tengah berjalan. DPR berharap adanya langkah konkret dari pemerintah untuk mengatasi banjir yang kerap terjadi akibat luapan Sungai Ciliwung serta buruknya sistem drainase di beberapa wilayah perkotaan.
Sebagai langkah ke depan, DPR berjanji akan terus mengawal anggaran penanganan banjir agar dapat digunakan secara optimal dan tepat sasaran. Dengan komitmen kuat dari berbagai pihak, diharapkan permasalahan banjir di Jabodetabek dapat tertangani dengan lebih efektif, mengurangi dampak buruk bagi masyarakat, serta mencegah bencana yang berulang setiap tahun.
