MNCFest.com, Jakarta- Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berkomitmen menerapkan teknologi Building Information Modelling (BIM) dalam berbagai proyek infrastruktur demi meningkatkan efisiensi dan akurasi konstruksi. Namun, langkah ini juga memicu perdebatan di kalangan industri konstruksi, akademisi, dan pelaku usaha
Penerapan BIM sejalan dengan amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan. Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menegaskan bahwa BIM memberikan manfaat besar, termasuk meningkatkan efisiensi proyek, mengurangi risiko kesalahan sejak perencanaan hingga pelaksanaan, serta mempercepat pembangunan.
“Keberlanjutan BIM dalam tahap operasional infrastruktur berperan penting dalam memastikan sistem manajemen bangunan berjalan optimal, seperti Building Management System (BMS) dan Building Energy Management System (BEMS). Selain itu, BIM juga mendukung pengembangan Bangunan Gedung Cerdas (BGC) dalam tahap pemanfaatan infrastruktur,” ujar Diana dalam seminar Beyond BIM: The Future of Digital Construction di Jakarta.
Sejauh ini, Kementerian PU telah menerapkan BIM pada lebih dari 28 proyek yang tersebar di berbagai sektor, di antaranya 14 pasar di Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Bali, Ambon, Manokwari, dan Padang. Selain itu, lima fasilitas olahraga seperti Arena Aquatic di Papua, Istora Papua Bangkit, dan Indoor Multifunction Stadium Jakarta juga sudah mengadopsi teknologi ini. Tak hanya itu, delapan fasilitas pendidikan, termasuk kampus dan prototipe sekolah serta Pusbangkom PU, juga menggunakan BIM.
Dalam konteks pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), pemerintah bahkan mewajibkan penggunaan BIM pada seluruh proyek infrastruktur. “Kami memastikan penerapan BIM secara konsisten di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi proyek konstruksi,” tambah Diana.
Namun, tidak semua pihak menyambut penerapan BIM dengan tangan terbuka. Sejumlah pelaku industri konstruksi menyuarakan kekhawatiran mereka, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia dan biaya implementasi teknologi ini. BIM memang menjanjikan efisiensi, tetapi membutuhkan investasi besar dalam pelatihan tenaga kerja serta pengadaan perangkat lunak dan keras yang memadai.
“Pemerintah memang berperan dalam pengawasan, pemeriksaan, dan pembinaan melalui kebijakan serta penguatan SDM. Namun, tanpa kolaborasi dengan akademisi dan industri, penerapan BIM bisa menjadi tantangan besar bagi perusahaan kecil yang masih beradaptasi dengan digitalisasi,” ujar seorang pakar konstruksi yang enggan disebut namanya.
Untuk mendorong implementasi BIM secara lebih luas, Kementerian PU telah mencantumkan persyaratan personel BIM dalam dokumen tender serta menerapkan e-katalog guna mengoptimalkan mutu, biaya, dan waktu proyek. Selain itu, BIM juga digunakan dalam pengembangan prototipe sarana pendidikan dan pasar dengan berbagai sistem konstruksi, termasuk RISHA dan kayu.
Tak berhenti di situ, pemerintah juga melakukan penguatan SDM melalui pelatihan software dan hardware, pengembangan studio BIM, serta penyelenggaraan BIM Week untuk meningkatkan kesadaran dan percepatan implementasi teknologi ini.
Di tengah pro dan kontra, Kementerian PU tetap berkomitmen menjalankan transformasi digital di bidang konstruksi. “Kami berupaya memastikan penerapan BIM tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi benar-benar meningkatkan standar konstruksi dan keselamatan masyarakat,” pungkas Diana.
Meski demikian, pertanyaan besar masih mengemuka: apakah industri konstruksi Indonesia benar-benar siap menghadapi revolusi digital ini, atau justru akan terjebak dalam tantangan yang menghambat laju pembangunan?
