MNCFest.com, Jakarta- Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi membuka peluang bagi pihak swasta untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur kereta api di Indonesia. Langkah ini sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang membatasi penggunaan dana APBN untuk proyek-proyek transportasi tertentu.
Dudy menegaskan bahwa meskipun ada pengetatan anggaran, pembangunan transportasi tetap menjadi prioritas. Oleh karena itu, pemerintah mendorong skema creative financing sebagai solusi pembiayaan alternatif. “Kita memang fokus kepada kegiatan yang lebih utama lainnya. Tapi kita tidak kemudian berhenti terhadap penyelenggaraan atau pembangunan sarana transportasi yang cukup baik ya. Nah saya membuka kesempatan kepada pihak swasta manapun juga apabila berkeinginan untuk berpartisipasi dalam pembangunan transportasi kereta api,” kata Dudy kepada wartawan di Kembang Goela, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
Menurutnya, keterlibatan swasta memungkinkan proyek-proyek strategis tetap berjalan tanpa membebani APBN. Salah satu contoh yang disebutkan adalah angkutan umum berbasis skytrain yang akan melayani kawasan Sentul sebagai feeder MRT dan Serpong sebagai feeder LRT. “Saya menekankan kepada Dirjen Kereta Api, tidak boleh menggunakan anggaran APBN. Jadi kita terbuka siapa saja yang masuk dan kita sudah punya gambar-gambarnya. Dan mereka kemungkinan akan menyampaikan kepada kita proposalnya dan saya buka kepada siapa saja,” tegasnya.
Pemerintah juga tengah mengkaji proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya dengan metode creative financing. Konsep ini mirip dengan proyek Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung yang dikelola PT KCIC, namun dalam skala yang lebih moderat. “Memang sudah ada pemikiran untuk sampai Surabaya. Tapi kami juga membuka kemungkinan untuk yang bukan yang high speed (kereta cepat), ya tapi kita juga membuka peluang untuk semi cepat. Jadi semi cepat ini sama seperti juga yang lain bahwa kita membuka kepada pihak swasta,” tutur Dudy.
Selain itu, proyek perkeretaapian lainnya juga berpotensi dikembangkan melalui skema pembiayaan kreatif ini. Misalnya, peningkatan kapasitas jalur-jalur eksisting yang saat ini mengalami kepadatan, serta pembangunan jalur baru untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh layanan kereta api. Skema kerja sama dengan pihak swasta juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas transportasi berbasis rel di Indonesia.
Dengan skema ini, pemerintah berharap pembangunan transportasi berbasis rel tetap berjalan optimal meskipun ada keterbatasan anggaran. Sinergi antara pemerintah dan swasta diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek-proyek penting guna meningkatkan konektivitas dan efisiensi transportasi di Indonesia. Dudy menekankan bahwa partisipasi swasta dalam proyek transportasi bukan hanya sekadar mendukung pembangunan infrastruktur, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja serta mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
Tantangan dalam implementasi skema creative financing ini tentu ada, mulai dari regulasi, perizinan, hingga kepastian investasi bagi pihak swasta. Oleh karena itu, pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang ada agar dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. “Kita harus bisa memastikan bahwa regulasi yang kita buat tidak menghambat investasi, tetapi justru mendorong percepatan pembangunan infrastruktur transportasi yang lebih baik,” ungkap Dudy.
Dengan terbukanya peluang bagi swasta untuk berperan lebih besar dalam pembangunan perkeretaapian, diharapkan layanan transportasi berbasis rel di Indonesia semakin berkembang dan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Inisiatif ini juga menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan efisiensi anggaran, sekaligus memastikan bahwa proyek infrastruktur tetap berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
