MNCFest.com, Jakarta – Banjir yang melanda Jabodetabek dalam beberapa hari terakhir kembali menjadi perhatian. Wakil Ketua Komisi V DPR, Andi Iwan Darmawan Aras, meminta semua pihak, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), untuk lebih serius dalam menangani dan mengantisipasi bencana ini. Menurutnya, selain faktor curah hujan yang tinggi, ada aspek lain yang perlu didalami sebagai penyebab utama banjir di wilayah tersebut.
“Tentu kita akan meminta BMKG untuk memberikan informasi dini kepada seluruh masyarakat, khususnya di Jabodetabek, tentang kondisi cuaca yang akan datang. Saya kira BMKG saat ini sudah cukup maksimal dengan memberikan SMS blast kepada warga Jakarta, tetapi kita ingin mitigasi yang lebih optimal,” ujar Andi dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (4/3/2025).
Andi menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR juga harus turun tangan dalam penanganan banjir yang semakin meluas. Ia menekankan pentingnya langkah konkret dari pemerintah guna mengurangi dampak banjir yang terus berulang di Jabodetabek.
“Kalau banjir ini disebabkan oleh sungai-sungai yang berada dalam kewenangan Kementerian PUPR, tentu kami akan meminta agar Dirjen SDA segera mengambil tindakan yang jelas. Kita tidak bisa hanya menyalahkan curah hujan tinggi tanpa melihat faktor lain, termasuk kemungkinan adanya banjir kiriman,” jelasnya.
Ia juga menyoroti potensi banjir kiriman yang memperparah kondisi di Jabodetabek. Menurutnya, faktor ini perlu diantisipasi dengan baik agar dampaknya bisa diminimalkan.
“Banjir di Jabodetabek bukan hanya akibat hujan deras, tetapi juga kemungkinan banjir kiriman dari wilayah lain. Oleh karena itu, kami meminta agar SDA lebih maksimal dalam mitigasi bencana ini,” tambahnya.
Salah satu dampak yang cukup parah dari banjir kali ini adalah terendamnya 77 rukun tetangga (RT) di Jakarta. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Andi meminta Kementerian PUPR agar meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah guna mempercepat upaya penanggulangan banjir.
“Kami meminta Kementerian PUPR untuk berkoordinasi dengan dinas PU provinsi maupun DKI Jakarta. Harus dipetakan wilayah-wilayah mana saja yang terdampak, sehingga bisa segera diantisipasi. Terkadang, banjir terjadi karena saluran air tersumbat, dan ini perlu menjadi perhatian bersama. Kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan agar tidak membuang sampah sembarangan,” tegasnya.
Selain itu, Andi menilai bahwa banjir yang terus berulang menunjukkan perlunya tindakan yang lebih tegas dan sistematis dari pemerintah. Jika penanganan tidak berjalan maksimal, pihaknya tidak segan untuk memanggil kembali Kementerian PUPR dan BMKG guna meminta penjelasan lebih lanjut.
“Kami sudah menyampaikan pemberitahuan secara nonformal agar ada langkah cepat dalam menangani banjir ini. Namun, jika nanti dirasa penanganannya belum maksimal, kami akan mengundang kembali Kementerian PUPR dan BMKG. Jangan sampai tidak ada tindakan nyata dalam mengantisipasi bencana ini,” pungkasnya.
Banjir yang kerap melanda Jabodetabek memang menjadi permasalahan klasik yang terus berulang. Selain faktor alam, masalah tata kelola drainase, sampah, hingga kurangnya upaya mitigasi sering kali menjadi pemicu utama. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta partisipasi masyarakat sangat diperlukan guna mencari solusi yang lebih efektif dalam mengatasi banjir di wilayah ini.
