MNCFest.com, Yogyakarta- Sektor konstruksi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tengah menghadapi tantangan besar akibat kebijakan efisiensi anggaran yang digulirkan pemerintah pusat. Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) DIY menyatakan bahwa ribuan buruh konstruksi di wilayah ini berpotensi kehilangan pekerjaan karena penghentian sejumlah proyek yang sebelumnya telah direncanakan.
Ketua Gapensi DIY, Zuharsono Azhari, menuturkan bahwa sejak awal 2025, banyak kontraktor telah mengikuti proses lelang proyek yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Beberapa proyek bahkan sudah memiliki pemenang. Namun, dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD, seluruh proses lelang dihentikan.
“Hampir dua bulan ini seluruh kontraktor jasa konstruksi sama sekali belum ada yang bekerja. Otomatis para pekerja konstruksi juga nganggur,” katanya di sela-sela Musyawarah Cabang X Gapensi Kota Yogyakarta, Selasa (25/2/2025). Zuharsono menyebut bahwa kebijakan ini berdampak luas, mengingat setiap kontraktor rata-rata mempekerjakan lebih dari 100 orang. Dengan jumlah kontraktor di DIY yang mencapai lebih dari 300, potensi pekerja yang terdampak mencapai ribuan orang.
“Jika ada ribuan pekerja sektor konstruksi yang terdampak kebijakan Pak Prabowo, berapa banyak jumlah jiwa yang terkena imbas akibat kepala rumah tangga tak lagi bekerja? Ini permasalahan yang serius,” ujarnya. Ia bahkan menyebut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 sebagai “pandemi COVID-19 jilid 2” bagi sektor konstruksi, karena menciptakan situasi yang hampir serupa dengan saat pandemi ketika banyak proyek dihentikan akibat refocusing anggaran.
Menghadapi kondisi ini, para pengusaha konstruksi berupaya untuk tidak bergantung sepenuhnya pada proyek pemerintah. Menurut Zuharsono, banyak kontraktor kini mulai mencari alternatif bisnis lain demi bertahan. “Ada yang membuka warung makan, toko, hingga mengelola kos-kosan. Prinsipnya, kami tidak boleh hanya bergantung pada pemerintah,” katanya. Hal ini dilakukan karena tanpa adanya proyek, mereka tidak hanya kehilangan pendapatan, tetapi juga harus tetap menanggung biaya operasional perusahaan dan kesejahteraan pekerja.
Ia mengungkapkan bahwa banyak pekerja lapangan yang kini terpaksa menganggur akibat kondisi ini. Dalam proyek yang ia kelola, biasanya terdapat sekitar 200 pekerja lapangan yang terlibat. Namun, saat ini, mereka terhenti karena tidak adanya proyek yang berjalan. “Kalau dihitung bisa ribuan pekerja lapangan terdampak. Di saya saja sekitar 200-an orang yang saat ini tidak bekerja, belum termasuk yang di kantor. Padahal di DIY ada sekitar 300-an pelaku usaha konstruksi,” jelasnya.
Wakil Wali Kota Jogja, Wawan Harmawan, yang hadir dalam Muscab tersebut, mengakui bahwa kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak signifikan. Meski demikian, ia memastikan bahwa proyek pembangunan fisik dari Pemerintah Kota Yogyakarta tetap ada pada tahun ini. “Tetap ada [pembangunan fisik], tetapi mengedepankan skala prioritas. Jadi kita tetap semangat. Pak Hasto [Wali Kota Jogja] dan saya akan lebih mendekatkan ke semua asosiasi untuk sinergi,” ujarnya.
Situasi ini menuntut pelaku usaha konstruksi untuk lebih kreatif dalam mencari peluang di luar sektor pemerintahan. Meski kondisi saat ini tidak mudah, Gapensi DIY terus mendorong anggotanya untuk tetap bertahan dan beradaptasi dengan keadaan. Dengan ribuan pekerja konstruksi yang terancam kehilangan pekerjaan, industri ini dihadapkan pada tantangan besar yang memerlukan strategi jangka panjang guna memastikan keberlanjutan usaha dan kesejahteraan tenaga kerja di sektor tersebut.
