MNCFest.com, Jakarta- Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membeberkan dampak pemangkasan anggaran terhadap pembangunan dan preservasi atau pemeliharaan jalan. Adapun tahun ini, anggaran PU dipangkas dari Rp 110,85 triliun menjadi Rp 50,48 triliun.
“Sementara fiskal kita terbatas, otomatis mungkin di tahun 2025 tidak ada penambahan jalan nasional,” kata Dody di Kementerian PU pada Jumat, 21 Februari 2025.
Menurut dia, pemeliharaan jalan baru diprogramkan selama 6 bulan dan mempertimbangkan kelanjutannya. Sebab, ia menargetkan kemantapan jalan nasional minimal di angka 90 persen. “Kalau memang begitu kan, kemudian dari sisi kemantapan jalan nasional tidak turun (kualitasnya)” ujar dia.
Lebih lanjut, ia berharap Inpres jalan daerah bisa disetujui Presiden Prabowo Subianto. Bila program itu disetujui, Kementerian PU bisa mengoptimalkan jalan-jalan di desa-desa. “Minimal, jalan-jalan desa yang kemudian menjadi jangkar dari sawah-sawah ke pasar-pasar, itu bisa kami bantu seperti tahun-tahun sebelumnya,” ucapnya.
Sebelumnya, anggaran Kementerian PU dipangkas Rp 81,38 triliun sehingga tersisa Rp 29,57 triliun. Namun kemudian, Kementerian Keuangan melakukan rekonstruksi sehingga pemangkasan anggaran Kementerian PU menjadi lebih kecil dan disepakati Rp 50,48 triliun.
Di tengah pemangkasan ini, Dody Hanggodo mengatakan pembangunan infrastruktur akan tetap berlanjut. Terlebih, menjelang Lebaran 2025. Ia memastikan tetap ada perbaikan jalan dan jembatan.
“Walaupun anggarannya masih dalam peninjauan, tetapi misalnya Januari ini jalan juga masih kita perbaiki, kemarin waktu jembatan putus di Pekalongan juga kita kerjakan,” kata Dody dalam rapat kerja di DPR pada Rabu, 12 Februari 2025.
Pemerintah tidak melakukan pembangunan jalan nasional baru pada tahun 2025. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan hal itu menyusul efisiensi anggaran yang merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto. “Sementara fiskal kita terbatas, otomatis mungkin di tahun 2025 ini tidak ada penambahan jalan nasional,” ujar Dody di kantornya, Jumat (21/02/2025). Selain itu, imbas efisiensi anggaran, preservasi atau pemeliharaan jalan rutin direncanakan dilakukan hanya untuk 6 bulan pertama tahun ini.
Target Dody, kemantapan jalan nasional tahun 2025 tidak kurang dari angka 90 persen. Karenanya, ia berharap Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah atau IJD bisa disetujui Prabowo untuk dilanjutkan. “Kalau bisa disetujui minimum jalan-jalan desa yang kemudian menjadi jangkar daripada sawah-sawah kita ke arag pasar-pasar itu bisa juga kita bantu kayak tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Dody.
Sebagai informasi, pagu indikatif Kementerian PU mengalami rekonstruksi. Awalnya, pagu Kementerian PU untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 adalah sebesar Rp 110,95 triliun.
Kemudian pagu tersebut mengalami efisiensi sebesar Rp 81,38 triliun menyusul Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dengan adanya efisiensi tersebut, maka total pagu indikatif Kementerian PU menjadi Rp 29,57 triliun. Selanjutnya, ada rekonstruksi efisiensi anggaran yang membuat pemangkasan pagu indikatif Kementerian PU menjadi lebih kecil, sebesar Rp 60,46 triliun. Sehingga, pagu indikatif Kementerian PU menjadi Rp 50,48 triliun.
“Efisiensi menurun dari Rp 81,38 triliun menjadi Rp 60,46 triliun. Sehingga pagu indikatif akhir Kementerian PU sebesar Rp 50,48 triliun,” ujar Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam Rapat Kerja (Raker) dengan mitra kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/02/2025).
