MNCFest.com, Jakarta- Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan langkah-langkah strategi untuk mengakselerasi transisi energi nasional melalui pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) dengan investasi yang diperkirakan mencapai Rp1.100 triliun hingga tahun 2060. Angka tersebut, setara dengan sekitar US$30 miliar per tahun, disampaikan oleh Wakil Menteri MPR, Eddy Soeparno, dalam acara CNBC Indonesia Road to Outlook – Energy Edition with ExxonMobil di Jakarta pada Selasa (18/2/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Eddy Soeparno memaparkan bahwa investasi besar ini akan mencakup peningkatan kapasitas pembangkit listrik terbarukan serta pembangunan jaringan transmisi guna memastikan distribusi energi yang efisien ke seluruh pelosok negeri. Ia menyatakan, “Berdasarkan perhitungan kita saat ini, dari sekarang hingga 2060, total investasi yang dibutuhkan termasuk peningkatan kapasitas energi terbarukan serta pembangunan jaringan transmisi mencapai Rp1.100 triliun Ini setara dengan sekitar US$30 miliar per tahun.” Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung transformasi sektor energi guna menciptakan sistem yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Eddy mengungkap roadmap strategi yang akan dijalankan untuk mencapai target bauran energi nasional. Menurut rencana, pada tahun 2035 Indonesia menargetkan mencapai bauran energi sebesar 50% dengan proporsi yang seimbang antara bahan bakar fosil dan energi terbarukan. Meski demikian, proyeksi untuk tahun 2050 menunjukkan bahwa 75% energi yang digunakan masih akan bersumber dari bahan bakar fosil, di mana sekitar 70% di antaranya berasal dari pembangkit listrik tenaga batu bara yang mengintegrasikan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS). Prediksi ini menggambarkan betapa kompleksnya upaya penyeimbangan antara pengembangan energi bersih dan pemanfaatan sumber energi tradisional yang masih memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi nasional.
Proyek yang ambisius untuk mencapai kondisi net-zero energy tersebut tidak dapat dijalankan sendirian oleh pemerintah. Eddy mendesak pentingnya kerjasama lintas sektor, baik dengan mitra domestik maupun internasional. “Oleh karena itu, kita harus bekerja sama dengan sebanyak mungkin mitra di pasar untuk mendapatkan investasi yang tepat dan mencapai kondisi di mana kita dapat mendekati net-zero dalam hal energi,” ungkapnya. Sinergi antara pemerintah dan sektor swasta diharapkan mampu membuka peluang transfer teknologi, inovasi, serta pembagian risiko dalam proyek-proyek strategis di bidang energi.
Investasi yang direncanakan mencakup berbagai sektor, mulai dari pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, angin, dan biomassa hingga penguatan infrastruktur jaringan transmisi. Pembangunan jaringan transmisi modern dinilai krusial untuk mengoptimalkan distribusi energi, terutama ke daerah-daerah terpencil yang selama ini belum sepenuhnya terlayani. Selain itu, pengembangan pengembangan EBT diyakini akan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil dan meningkatkan kemandirian energi nasional, yang pada gilirannya akan merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.
Meskipun investasi nasional diperlukan sangat besar, pemerintah optimis bahwa langkah strategis ini merupakan investasi jangka panjang yang penting untuk keinginan. Penciptaan iklim investasi yang kondusif, melalui penyediaan insentif fiskal dan jaminan kebijakan yang stabil, dianggap sebagai kunci utama untuk menarik minat investor. Hal tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi dampak dampak harga bahan bakar fosil di pasar global dan meningkatkan daya saing industri energi dalam negeri.
Transformasi sektor energi ini pun harus dibarengi dengan penyesuaian regulasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang menguasai teknologi terkini. Di tengah berbagai tantangan struktural dan teknis, visi menuju net-zero energy menjadi pendorong utama setiap langkah kebijakan yang diambil. Pemerintah berharap bahwa melalui kolaborasi yang intensif dan dukungan berbagai pihak, target ambisi ini dapat tercapai, sekaligus meletakkan dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berwawasan lingkungan.
