MNCFest.com- Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menepis kabar mengenai ribuan pegawai yang dirumahkan akibat pemangkasan anggaran di tahun 2025. Ia menegaskan bahwa para petugas operasi dan pemeliharaan (OP) yang terdampak bukan diberhentikan, melainkan tengah menunggu proses pembaruan kontrak kerja.
“Bukan dirumahkan, memang kontrak kerjanya habis. Jadi, teman-teman OP ini kita kontrak tahunan, per tahun kita update. Ini agak sedikit terlambat,” kata Dody melalui Instagram resmi Kementerian PU, Kamis (13/2).
Dody menjelaskan bahwa biasanya pembaruan kontrak rampung pada bulan November, tetapi kali ini terjadi keterlambatan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dibahas dengan Kementerian Keuangan dan Komisi V DPR. Setelah proses ini selesai, kontrak para petugas OP akan segera diperbarui.
“Kami baru bisa efektif membayarkan kewajiban kami kepada para teman-teman petugas OP setelah anggaran itu sendiri efektif bisa kami pergunakan. Saya mohon maaf, tapi saya pikir prosesnya sudah hampir selesai,” ujarnya.
Dalam rapat bersama Komisi V DPR, Kementerian PU semula mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp 81,38 triliun, dari pagu awal Rp 110,95 triliun menjadi Rp 29,57 triliun. Namun, setelah dilakukan pembahasan lebih lanjut, pemotongan dikurangi menjadi Rp 60,47 triliun sehingga anggaran yang tersisa untuk kementerian ini menjadi Rp 50,48 triliun.
Menteri PU juga membantah kabar yang beredar di media sosial yang menyebutkan bahwa sebanyak 18.000 pegawai mengalami pemutusan hubungan kerja akibat efisiensi anggaran. “Itu habis kontrak, next kontraknya belum. Kita belum bisa teken next contract karena anggarannya masih ditinjau ulang, masih dalam proses,” jelasnya saat ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Menurutnya, efisiensi anggaran ini tidak hanya berdampak pada kontrak pegawai, tetapi juga menyebabkan beberapa perubahan dalam pola kerja kementerian. Sejumlah proyek pembangunan infrastruktur pun mengalami penyesuaian, termasuk pembatalan beberapa kegiatan fisik yang tidak masuk dalam skala prioritas.
Dody menambahkan bahwa pihaknya masih menunggu kepastian anggaran agar bisa segera mengambil langkah selanjutnya. “Setelah ini selesai, kami masih akan menghadap lagi ke Bu Menkeu, harapannya mudah-mudahan secepatnya anggaran bisa dipastikan,” pungkasnya.
Dengan adanya kebijakan efisiensi ini, Kementerian PU tetap berkomitmen untuk menjalankan program prioritasnya, seperti pembangunan jalan baru, peningkatan kapasitas jalan tol, serta pengembangan daerah irigasi seluas 450 hektare. Dody memastikan bahwa kementeriannya akan tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik di tengah penyesuaian anggaran yang terjadi.
