MNCFest.com, Sabang – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Sabang, Luqmanul Hakim, ST, MT, menegaskan bahwa seluruh perusahaan konstruksi yang mengerjakan proyek dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Sabang diwajibkan menggunakan bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi.
Menurut Luqmanul Hakim, kebijakan ini telah menjadi bagian dari ketentuan kontrak yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Sabang. Harga perkiraan dalam proses penawaran lelang sudah didasarkan pada harga BBM industri, sehingga tidak ada alasan bagi kontraktor untuk menggunakan BBM bersubsidi.
“Saat lelang, rekanan tentu membuat penawaran dengan harga BBM industri. Artinya, mereka sudah pasti wajib menggunakan BBM non-subsidi,” ujar Luqmanul Hakim saat ditemui wartawan baru-baru ini.
Ia menekankan bahwa dalam proses pelaksanaan proyek, khususnya pada pembangunan jalan, penggunaan BBM non-subsidi merupakan kewajiban. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan ketidaksesuaian dalam penerapan aturan tersebut di lapangan.
Meski kebijakan ini sudah diberlakukan, pihak PUPR tidak mewajibkan perusahaan untuk menyertakan bukti penggunaan BBM non-subsidi dalam proses pencairan dana proyek. Hal ini menyebabkan tidak adanya jaminan pasti bahwa seluruh kontraktor benar-benar mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.
“Itu di luar kemampuan kami, meskipun sudah ada kewajiban bagi perusahaan untuk menggunakan BBM non-subsidi,” jelas Luqmanul Hakim.
Terkait peran konsultan dalam memastikan kepatuhan kontraktor terhadap aturan ini, ia menjelaskan bahwa tugas utama konsultan adalah mengawasi kualitas pekerjaan, bukan mengontrol jenis BBM yang digunakan dalam proyek konstruksi.
Sebagaimana diketahui, sektor konstruksi yang paling banyak mengonsumsi BBM adalah pembangunan jalan. Sementara itu, perusahaan di bidang konstruksi lainnya umumnya menggunakan BBM dalam jumlah yang lebih sedikit.
