MNCFest.com, Jakarta- Pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran besar-besaran, dan salah satu kementerian yang terdampak signifikan adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Anggaran kementerian ini dipangkas hingga Rp 81,38 triliun dari pagu awalnya, yang sebelumnya mencapai Rp 110,95 triliun. Dengan pemangkasan ini, anggaran yang tersisa hanya Rp 29,57 triliun untuk tahun 2025. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kelangsungan proyek-proyek infrastruktur strategis, terutama yang berkaitan dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa meskipun terjadi pemangkasan anggaran, proyek pembangunan IKN tetap menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, dalam situasi efisiensi seperti ini, setiap kementerian dan lembaga (KL) harus lebih selektif dalam menentukan proyek yang akan dijalankan.
“Seharusnya apa yang dialokasikan harus ada yang, itu kan as a matter of priority, apa yang diprioritaskan ya kan, swasembada pangan, jalan, IKN, karena IKN ini juga Asta Cita, ini tergantung,” ujar Basuki saat ditemui usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Rabu (12/2/2025).
Basuki menambahkan bahwa pemangkasan anggaran ini menuntut pengelolaan yang lebih efisien dan strategis. Kementerian PUPR, yang selama ini berperan besar dalam pembangunan infrastruktur IKN sejak 2022, harus menyesuaikan dengan kondisi anggaran terbaru. Otorita IKN sendiri berperan dalam mengelola infrastruktur yang telah dibangun sekaligus menarik lebih banyak penduduk dan aktivitas ke ibu kota baru ini.
Meskipun ada pemangkasan besar, Basuki menyampaikan bahwa Kementerian PUPR kemungkinan akan mendapatkan tambahan anggaran. Namun, ia belum dapat memastikan berapa besar dana tambahan yang akan dialokasikan serta bagaimana pembagiannya.
Dengan adanya kemungkinan tambahan anggaran ini, diharapkan pembangunan infrastruktur IKN tidak mengalami hambatan berarti. Pemerintah tetap berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan ibu kota baru sesuai dengan visi Asta Cita yang telah dicanangkan.
Dalam periode 2022 hingga 2024, Kementerian PUPR memainkan peran utama dalam pembangunan berbagai sarana dan prasarana dasar di IKN. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, tanggung jawab ini akan mulai dialihkan ke Otorita IKN. Peran utama otorita ini ke depan adalah mengelola infrastruktur yang telah selesai dan melanjutkan pembangunan proyek-proyek baru, termasuk infrastruktur untuk sektor legislatif dan yudikatif.
“Saya jadi tugasnya untuk mengelola prasarana dan sarana yang sudah dibangun oleh PUPR dan membawa crowd di sana. Jadi saya kira kita ikuti apa yang disampaikan oleh Menteri PU,” jelas Basuki.
Perpindahan fungsi ini diharapkan dapat memastikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya berhenti di tahap konstruksi, tetapi juga diikuti dengan pemanfaatan infrastruktur yang efektif dan berkelanjutan.
Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk pembangunan IKN pada periode 2025-2028. Dari jumlah ini, Basuki mengajukan agar Rp 8,1 triliun bisa segera dicairkan untuk mendukung kelangsungan proyek di tahun 2025.
“(Anggaran OIKN) yang bisa dipakai (setelah efisiensi) Rp 5,2 triliun. Jadi saya kira nanti, kami diberi waktu untuk melengkapi dokumen tambahan yang Rp 8,1 triliun sampai besok,” ungkapnya.
Diharapkan dengan pencairan dana yang lebih cepat, proyek infrastruktur di IKN dapat terus berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Meskipun pemangkasan anggaran Kementerian PUPR mencapai Rp 81,38 triliun, pemerintah tetap menegaskan bahwa pembangunan IKN akan tetap menjadi prioritas. Dengan strategi efisiensi, tambahan anggaran yang sedang dikaji, serta transisi peran dari Kementerian PUPR ke Otorita IKN, diharapkan proyek ini dapat terus berjalan sesuai rencana.
Ke depan, tantangan utama yang harus dihadapi adalah memastikan bahwa pembangunan infrastruktur berjalan optimal meskipun dengan anggaran yang lebih terbatas. Upaya percepatan pencairan dana juga menjadi kunci agar proyek-proyek yang sedang berjalan tidak terhambat dan bisa terus memberikan manfaat bagi pembangunan ibu kota baru Indonesia.
